Bupati Respons Baik FGD SDG’s

BOJONEGORO – FGD (Focus Group Disscussion)  terkait Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) yang dilaksanakan IDFoS (Institute Development of Society) Indonesia bersama INFID pada Kamis (27/09/2018) berlangsung dengan lancar.

Bertempat Co-Creating Room Gedung Pemkab Bojonegoro, FGD tersebut diikuti oleh Bupati Bojonegoro beserta perwakilan dari OPD Kabupaten Bojonegoro, mulai dari BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dnas Perindustrian  dan Tenaga Kerja, DPU Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, DP3A & KB, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dari Word Bank.

Sustainable Development Goals atau yang sering disingkat SDG’s adalah tujuan bersama untuk menjadikan pembangunan lebih baik dan berkelanjuan. Amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 adalah untuk segera menyelaraskan 17 tujuan di SDG’s dan indikatornya dengan rencana pembangunan di Indonesia Khususnya di Daerah.

Bojonegoro berada pada kondisi yang cukup optimal dengan adanya banyak  perusahaan besar, banyak CSO yang mendukung pemerintah dan banyak sumberdaya alam, serta jumlah APBD tertinggi ke 2 se jawa timur.

Kondisi tersebut menjadikan kemungkinan pencapaian SDG’s bisa dilakukan dengan cepat. Jika dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, swasta, CSO dan Universitas.

Diskusi tersebut bertujuan untuk mendiseminasikan SDG’s dan indikator serta nilai-nilainya kepada stakeholder pemerintah dan CSOs, kelompok perempuan serta Akademisi dan juga menggali dan melakukan assesment aktor-aktor yang seharusnya terlibat dalam percepatan pencapaian SDGs.

FGD kali ini mengusung tema “Penguatan kapasitas kepada CSO’s di Bojonegoro mengenai SDG’s dan mainstreaming gender di dalam mengawal SDG’s”.

“SDG’s sudah dimulai selama 3 tahun terakhir ini. Di Bojonegoro sudah dimulai, namun kita perlu diskusi bersama bagaimana SDGs ini bisa dipahami sebagai kerja bersama,” ungkap Joko Hadi P di sela sambutannya.

Konteks di Bojonegoro kali ini adalah mainstreaming gender (pengarusutamaan gender). Dari sini IDFoS ingin mulai membangun persepsi bersama-sama tanpa ada pengecualian atau “No one left behind”. ”Dengan prinsip ini kita mau dorong bahwa SDGs adalah bagian yang harus dilakukan oleh para pihak yang ada di Bojonegoro,” kata Joko.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah hadir sebagai keynote speaker. Tepat pukul 09.00 WIB acara dibuka oleh Bupati yang baru saja dilantik tersebut. Usai penyampaian materi pembuka oleh Bupati, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait pembangunan berkelanjutan oleh Siti Khoirun Ni’mah dari INFID.

Materi yang dipaparkan antara lain, gambaran umum tentang SDG’S (Sustainable Development Goals) yang memiliki 17 tujuan, 169 target dan 230 indikator; Pentingnya kemitraan untuk Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs; Tahapan pelaksanaan SDGs yang Inklusif dan Partisipatif dan Supporting sistem untuk Kemitraan.

Menurut Siti Khoirun Ni’mah, SDG’s merupakan hal yang penting bagi Pembangunan di Indonesia, karena  dapat mempertinggi ambisi dan tujuan pembangunan, akselerasi pencapaian prioritas pembangunan (15 tahun ke depan tidak ada orangmiskin), mengurangi dan menggeser pendekatan pembangunan yang berbasis SDA, dapat meningkatkan tata kelola pembangunan termasuk melibatkan peran masyarakat sipil  dan dapat mendorong mobilisasi sumber daya pembangunan.

Usai paparan dari INFID, dilanjutkan dengan overview SDGS oleh Rizal Zubad dari IDFoS Indonesia tentang data kemiskinan dan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayu (AKB).  Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing OPD Kabupaten Bojonegoro terkait permasalahan apa yang dihadapi yang sesuai dengan 17 goals SDG’s.

Harapannya dengan kegiatan ini peserta paham akan  SDGs dan pentingnya percepatan pencapaiannya khususnya dari perspektif gender. Dari diskusi tersebut tercapai beberapa kesepahaman, antara lainyang pertama menentukan skema kemitraan multipihak (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, CSO, Akademisi, Sektor Swasta, Jurnalis) untuk pencapaian SDG’s.

Kemudian yang kedua membentuk kelembagaan kemitraan multipihak; ketiga membuat baseline untuk pencapaian SDG’s; keempat adanya kolaborasi multipihak dalam menyusun RAD (Rencana Aksi Daerah) SDG’s. (ika/yok)