Catatan Open Government Partnership Bojonegoro
Menjadi wakil Indonesia dalam komitmen internasional Open Government Partnership (OGP) bersama 14 kota lainnya di dunia tidak lantas menjadikan kota minyak tersebut tanpa kekurangan.
Beberapa hal terkait Implementasi OGP menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus membenahi diri.
Dalam rapat persiapan rencana aksi daerah (RAD) yang dilaksanakan di gedung baru Pemkab Bojonegoro lantai 7 beberapa waktu yang lalu diketahui bahwa implementasi OGP dinilai masih belum menjangkau tingkat struktural ke bawah seperti desa dan kecamatan.
Ini seperti disampaikan oleh Direktur Bojonegoro Institute, Syaiful AW. Menurut dia, hal yang paling urgen untuk dibuka adalah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Terkait peruntukannya, perlu dibuka kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah dilihat oleh masyarakat seperti banner.
Hal senada juga disampaikan oleh mahasiswa Unigoro dalam diskusi “Pentingnya Partisipasi Mulitihak dalam Perumusan Kebijakan” terkait dengan pelaksanaan OGP di Bojonegoro. Menurut dia, transparansi dan keterbukaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah belum diikuti oleh jajaran di bawahnya seperti desa dan kecamatan.
Masih mahasiswa yang juga anggota PMII PC Bojonegoro ini, masih sulit untuk mengetahui seluk beluk informasi yang ada di desa seperti perkembangan dan transparansi anggaran desa.
“Ketika teman-teman di desa ingin mengetahui perkembangan dan anggaran desa, hal itu masih sulit, dan masyarakat juga apatis, mau tahu tapi takut. Alangkah baiknya pemerintah mendorong keterbukaan ini ke tingkat desa dan memfasilitasi untuk keterbukaan tersebut,” tukasnya.
Dalam pertemuan lainnya, masih dalam forum diskusi multipihak di kantor IDFoS, juga diketahui bahwa pelaksanaan OGP dinilai juga belum benar-benar mampu diterapkan oleh beberapa satuan kerja di Bojonegoro. Karena, beberapa SKPD dinilai belum siap untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan OGP di Bojonegoro.
Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan SKPD yang turut hadir dalam diskusi itu. Ditambahkannya, dalam keterbukaan informasi yang menekankan pada penggunaan website yang notabene terhubung dengan jaringan internet, hal ini dinilai belum cukup efektif karena mayoritas masyarakat belum semua paham dengan teknologi.
Terpilihnya Bojonegoro menjadi wakil Indonesia dalam Open Government Partnership tidak serta merta terpilih begitu saja. Namun, ada proses panjang yang telah dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam komitmentnya membuka diri untuk memberikan layanan kepada mayarakat.
Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya menjadi pemeritahan yang terbuka sejak tahun 2008 lalu hingga 2016 di antaranya seperti penerapan dialog publik, sistem pelaporan dan monitoring menggunakan LAPOR dan SIAP serta pengembangan website di desa untuk menampung segala informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. (iwd/yok)