Diskusi Reboan Peluang Dukungan Para Pihak Untuk SDGs di Kabupaten Bojonegoro
BOJONEGORO – IDFoS Indonesia menggelar diskusi reboan pertama di tahun 2023, pada Rabu (08/02/2023). Tema yang diangkat, Peluang Dukungan Para Pihak untuk SDGs di Kabupaten Bojonegoro. Diskusi reboan mengundang 23 unsur dari instansi dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan online dari luar Bojonegoro.
Mengawali diskusi, Joko Hadi Purnomo, Direktur IDFoS Indonesia, menyampaikan terkait tantangan yang dihadapi terkait keterlibatan para pihak dalam proses berjalannya SDGs. Joko mengatakan apakah dari 17 isu strategis SDGs tersebut bisa dilakukan semua atau dipilih salah satu. Kemudian apa yang bisa dilakukan guna memantau dan memastikan SDGs berhasil. Karena sebelumnya ada MDGs yang belum mampu menjawab persoalan yang terjadi di dunia.
Dari saluran online melalui aplikasi zoom meeting, hadir pula Bona Tua dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Bona menyampaikan, sebelumnya, MDGs menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan dunia yang dicanangkan pada tahun 2000 hingga tahun 2015. Namun, sejauh itu belum mampu mengcover kondisi seperti korupsi, perlindungan hak dan kebebasan. Sehingga muncullah SDGs untuk menjawab beberapa hal tersebut.
Dari 17 tujuan yang ada pada SDGs, lanjut Bona, pada intinya adalah untuk menjadi tawaran kepada negara berkembang, negara miskin dan negara maju untuk saling mengkomparasikan dan mewajibkan negara maju untuk membantu negara tertinggal. ”Jadi, memang perlu mekanisme pembelajaran lebih lanjut,”jelasnya.
Bona menjelaskan, SDGs ini juga bisa membantu Indonesia dalam melakukan capaian-capaian seperti membantu dalam RPJMN maupun RPJMD, sehingga bisa dikomparasikan dan bisa lebih mudah dalam perhitungan. Dari sini terlihat bahwa SDGs ini lebih sebagai alat daripada tujuan.
Sejauh ini media online memberitakan SDGs sebagai narasi positif, bukan sebagai pendekatan untuk suatu masalah. Dan hingga saat ini, belum sampai setengah dari 500 kabupaten / kota yang mengadopsi terkait SDGs ini.
Di samping hal tersebut, United Nation (UN) yang bertugas membandingkan capaian SDGs di 156 negara, dalam catatan Indonesia dalam capaian tersebut ada kenaikan peringkat pada bidang pendidikan, konsumsi, sanitasi dan air bersih.
Lain dari survei yang dilakukan oleh UN, Bona menyebutkan bahwa Indonesia memiliki skor tinggi pada perangkat hukum dan regulasinya. Namun, pada sisi implementasi masih lemah atau tidak dijalankan. Sehingga, ke depan bisa dilakukan untuk prioritas, apakah lebih berorientasi pada perbaikan pelayanan publik, kerja layak, atau pada bidang pertanian.
Bona lantas mencontohkan Semarang yang memprioritaskan dengan membuat perda disabilitas dan kesetaraan gender. Atau di Kota Tangerang yang selama empat tahun terakhir mampu menuntaskan terkait sanitasi di pondok-pondok pesantren.
Kemudian pada ranah akar rumput, Desa bisa memfasilitasi terkait pupuk pertanian, koperasi, atau memfasilitasi lapangan kerja untuk pemuda. Karena pada saat ini, pemuda lebih senang melakukan kegiatan terkait ekonomi dengan bermedsos dengan meniru apa yang dilakukan idola mereka.
Sehingga perlu ditekankan bahwa produktivitas tetap harus dikembangkan dan tidak harus selalu meniru idola mereka pada media-media sosial. Karena saat ini secara pengetahuan dan keterlibatan, warga tahu, tapi mereka tidak tahu rencana aksi daerah, dan parahnya tidak terlibat di lingkungan tempat tinggalnya tentang SDGs ini.
Sedangkan Bappeda, dalam diskusi tersebut menyampaikan laporan terkait kegiatan dan hasil yang sudah dilakukan terkait SDGs. Dimana terjadi tren positif dalam tahun terakhir seperti Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang mencapai (3,57 %) dari proyeksi kajian daerah, meningkat sebesar 0,02 %.
Pun begitu dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendapat kategori baik di angka 70,12 %. Selain itu angka terkait dengan kesetaraan gender yang meningkat 3,04 % sebesar 93,25 % dari tahun 2021. Begitu pula dengan pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 4,69 pada tahun 2022.
Selanjutnya, DPMD Bojonegoro dalam diskusi reboan tersebut menyampaikan bawah sesuai dengan instruksi dari Menteri telah melaksanakan SDGs Desa. Dimana antara SDGs dan SDGs Desa ini tidak ada perbedaan, malah ada satu hal yang ditambahkan dalam SDGs Desa. Sehingga, mereka menyebutnya 17+1 tujuan. Dimana tujuan terakhir adalah tentang kearifan lokal.
DPMD meyakini masing-masing desa sudah tersampaikan SDGs Desa ini. Karena mereka telah membentuk pokja dimana ada ketua dan enumerator untuk mendata masyarakat desa. Mekanismenya adalah survey per individu. Selain itu hal-hal penting juga ditanyakan terkait kerawanan sampai urusan detail seperti perselingkuhan juga menjadi bagian dari pertanyaan.
Diskusi terkait peluang dukungan para pihak untuk SDGs di Kabupaten Bojonegoro akan menggelar diskusi lanjutan pada diskusi reboan selanjutnya. (yok)
