Hadiri Launching Sistem Pemantauan Kemiskinan Berbasis GDSC
BOJONEGORO – Sebagai anggota dari Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), IDFoS Indonesia diundang untuk menghadiri launching Sistem Pemantauan Kemiskinan Berbasis Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSCP) pada Selasa (26/7/2016).Acara dilaksanakan di ruang pertemuan Griya Dharma Kusuma (GDK), Jl. Trunojoyo No. 2-4 Bojonegoro. Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono, Ketua DPRD Bojonegoro Hj. Mitroatin, sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Bojonegoro, Camat, anggota TKPKD, ormas, dan akedemisi. Delegasi IDFoS diwakili oleh Sekretaris Alexander Mubarok.
Dimulai pukul 09.00 WIB, acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan pelaporan TKPK Bojonegoro oleh Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Bojonegoro Junaidi, diteruskan dengan sambutan dari Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono.
Dalam sambutannya, pria nomor 2 di Bojonegoro mengungkapkan permohonan maafnya terkait jumlah kemiskinan di Bojonegoro yang masih terus naik. Meski, menurut data nasional, persentase penduduk miskin dilaporkan menurun. Setelah memberikan sambutan, Wabup melaunching Sistem Pemantauan Kemiskinan Berbasis GDSC.
Program yang berbasis aplikasi software komputer tersebut diharapkan memberikan informasi yang lebih mendetail dengan sasaran orang per orang di setiap desa, yang diharapkan akan memberikan informasi terkait kemiskinan yang ada di Bojonegoro. Tentunya berdasarkan indikator kemiskinan menurut GDSC.
Dalam uji coba sistem tersebut, diperlihatkan hasil data kemiskinan yang telah di-entry di empat desa percontohan. Yakni, Desa Plesungan, Kecamatan Kapas; Desa Mojoranu, Kecamatan Dander; Desa Dengok, Kecamatan Padangan; dan Desa Samberan, Kecamatan Kanor.
Selain melaunching ssstem pemantauan kemiskinan, pagi itu juga dirangkai dengan seminar terkait penanggulangan kemiskinan yang menghadirkan tiga narasumber. Yakni, Ketua DPRD Bojonegoro Hj. Mitroatin dengan tema “Diseminasi Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Kemudian, TKPKD Provinsi Jawa Timur, Ardi dengan tema “Kebijakan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Serta, pakar kemiskinan dan kesenjangan sosial Fakultas Ilmu Sipil Universitas Airlangga Surabaya, DR. Bagong Suyanto, M.Si, yang berbicara tentang “ Analisis dan Inovasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Bojonegoro”
Dalam paparannya, Bagong Suyanto mengungkapkan, hingga Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan terus naik.
Jumlah penduduk miskin mencapai 10,65 juta orang, naik 290.000 orang dari September 2014 sebanyak 10,36 juta. Sementara pada bulan yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan tercatat 17,94 juta, atau naik 570.000 orang dari September 2014 sebanyak 17,37 juta orang. Namun, secara nasional persentase penduduk miskin justru dilaporkan menurun, dari 11,25 persen pada Maret 2014 menjadi 11,22 persen pada tahun 2015. (iwd/yok)