Perlu Mendorong Keterbukaan Informasi Hingga Tingkat Desa
BOJONEGORO – Slogan pemerintahan terbuka Kabupaten Bojonegoro dianggap tidak mampu terinternalisasi hingga ke tingkat bawah, yakni pemerintah kecamatan dan desa. Hal tersebut diungkapkan salah satu peserta Diskusi Reboan yang diselenggarakan IDFoS Indonesia, dengan tema “Pentingnya Partisipasi Multipihak dalam Merumuskan Kebijakan.”
“Saya sangat antusias dengan OGP yang didengung-dengungkan. Salah satunya setiap hari Jumat, ada diskusi publik antara masyarakat. Namun, saya melihat transparansi keterbukaan pada pemerintahan ini tidak diikuti oleh jajaran di bawahnya dari kecamatan dan desa,” tutur mahasiswa Unigoro tersebut.
Dia mengaku masih sulit mengetahui seluk beluk informasi yang ada di desa, seperti perkembangan dan transparansi anggaran desa.
“Ketika teman-teman di desa ingin mengetahui perkembangan dan anggaran desa, hal itu masih sulit, dan masyarakat juga apatis, mau tahu tapi takut. Alangkah baiknya pemerintah mendorong keterbukaan ini ke tingkat desa dan memfasilitasi untuk keterbukaan tersebut,” tukasnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur mengatakan, harus ada keseimbangan kedua belah pihak. Masyarakat pun tidak boleh pasif. “Ketika menginginkan sebuah informasi, masyarakat juga harus aktif, tidak boleh pasif apalagi takut,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, dialog publik juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan masukan, saran, kepada pemerintah sebagai sarana langsung dan tidak langsung. Tidak hadir pun dapat berkesempatan menyampaikan, bahkan lewat SMS dan juga streaming.
“Sebetulnya, ada desa yang sudah mengadopsi dialog publik. Semua proses partisipasi sudah dilakukan di desa, tapi kembali lagi semua butuh keterlibatan semua pihak. Dan yang terbaru setelah dibahas di rapat yang dilaksanakan di lantai 7 gedung baru pemkab, desa diminta membuat banner yang berisi tentang transparansi anggaran, dan sudah ada beberapa desa yang melakukan itu,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, salah satu peserta dari organisasi ektra kampus Bojonegoro juga menyampaikan bahwa di era OGP ini pelayanan publik di Bojonegoro masih dikatakan lemah.
“Bahwa OGP implementasinya belum sepenuhnya diterapkan oleh SKPD, terutama untuk pelayanan publik yang masih lemah. Untuk kasus permintaan data di PPID hanya di PPID pusat yang memberikan layanan sesuai dengan amanat undang-undang. Untuk PPID SKPD masih lemah, seperti juga senyum sapa, masih belum ada, apalagi minta data, kritik anggota PMII tersebut. (iwd/yok)