Perlu Perubahan Manajemen Pelayanan Publik

BOJONEGORO – Tergabungnya Bojonegoro dalam Open Government Partnership (OGP), dari pemerintahan tertutup  menjadi pemerintahan terbuka, mau tidak mau mengharuskan Bojonegoro melakukan perubahan sistem dalam pelayanan publik.Hal itu disampaikan Joko H. Purnomo dalam diskusi multistakeholder dalam forum Diskusi Reboan, Rabu (10/8/2016) lalu.

Menurut dia, ada 4 nilai dalam implementasi OGP, yakni transparansi, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. ”Kami sebenarnya ingin mendorong apakah prinsip dan nilai OGP bisa tepat ditransformasikan dalam pelayanan publik,” katanya.

Jika nilai-nilai tersebut diambil dan diterapkan menjadi kebijakan, harusnya tata kelola manajemen pelayanan publik akan berubah, dari pemerintahan tertutup kemudian terbuka. ”Kebijakan yang akan melibatkan rakyat harus diikuti perubahan manajemen pelayanan, tidak mungkin menggunakan manajemen yang lama,” tandasnya.

Dia mengingatkan, jika itu tetap berlaku dan tidak diikuti perubahan manajemen, hal tersebut tidak mampu  terinternaliasi. Dan ditakutkannya hanya menjadi citra bagi pengambil kebijakan.

“Tapi ada komitmen yang luar biasa dari pemerintah daerah, pengennya kita semua mendorong ini menjadi implementasi sebuah kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Joko di kantor IDFoS Indonesia.

Pria yang juga bendahara IDFoS Indonesia tersebut juga menambahkan, dari 4 nilai yang menjadi landasan OGP, 3 nilai yakni transparansi, akuntabel dan inovatif sudah lumayan baik dilakukan di Bojonegoro.

“Transparansi sudah lumayan baik, akuntabel dan inovatif juga sudah lumayan, hanya partisipasi ini yang masih rendah, dan ini yang perlu kita dorong bagaimana mengakomodasi publik yang sebelumnya tertutup menjadi bagian yang ikut menentukan bagaimana kebijakan di daerah,” tegasnya. (iwd/yok)