Evaluasi Program Agrosilvopastura IDFoS Indonesia – Pertamina EP Cepu Zona 12
Bojonegoro, 29 November 2025 — Pertamina EP Cepu Zona 12 bersama IDFoS Indonesia menggelar rapat evaluasi Program Agrosilvopastura di Javanila pada Sabtu pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 09.45 WIB ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Desa Ngasem Suhartono, perwakilan CDK Bojonegoro Widodo, Perhutani Bojonegoro Kiswanto, Bappeda Bojonegoro Hermin, DLH Bojonegoro Soleh Fathoni, Dekan FISIP Unigoro, LPPM Unigoro, Poltana Mapena Tuban, Gunawan dari Nurul Hayat, LMDH Ngasem Barokah, Koperasi Ngasem Maju Sejahtera, Asper Clangap, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, LazisNU, serta Pendamping LMDH Ngasem. Evaluasi program diawali dengan pemaparan capaian oleh Rizal, Manager Program IDFoS Indonesia, yang menegaskan pentingnya konsolidasi lintas lembaga untuk memperkuat keberlanjutan program.
Kepala Desa Ngasem, Suhartono, dalam rapat tersebut menyampaikan perlunya dukungan akses menuju area program. “Untuk membangun keberhasilan, akses menuju lokasi harus diperhatikan. Komunikasi antar pihak juga perlu terus ditingkatkan,” ujarnya. Ia juga menilai LMDH tidak boleh berhenti mencoba meski sebelumnya menghadapi tantangan, serta mengusulkan pemanfaatan jimpitan bibit sebagai penguatan ketahanan pangan masyarakat.
Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro, Soleh Fathoni, memberi masukan terkait pemilihan tanaman yang sesuai kondisi lapangapalem-paleman tidak cocok karena rentan hama kuangwungcok karena rentan hama kuangwung. “Lebih baik memperbanyak pohon asem dan gayam sebagai tanaman perintis,” katanya. DLH juga menyinggung peluang jangka panjang berupa carbon trading yang dinilai dapat menjadi sumber pendapatan pasif bagi masyarakat pengelola hutan.
Dari Perhutani Bojonegoro, Kiswanto menekankan pentingnya pemilihan jenis tanaman yang kuat di tanah marginal. Ia menyebut sengon buto sebagai salah satu pilihan karena tahan kemarau. “Penanaman pohon tidak hanya soal menanam, tetapi juga bagaimana merawat dan menjaganya,” ujarnya. Perhutani juga mengingatkan bahwa minimal 550 pohon per hektare perlu dipenuhi di kawasan hutan produksi.
Gunawan dari Nurul Hayat menyampaikan bahwa wilayah tersebut diajukan menjadi lokasi Program Kampung Zakat 2026. Ia mengatakan, “Program ini mencakup bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Harapannya bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kehutanan.”
Sementara itu, Widodo dari CDK Bojonegoro memaparkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa kondisi tanah marginal, keterbatasan teknologi pertanian, serta budaya bertani–beternak masyarakat menjadi kendala yang perlu diatasi. CDK juga merekomendasikan penggunaan skema KKP dan KKPP untuk memperkuat legalitas pemanfaatan kawasan hutan serta mendorong penanaman tanaman pionir sebagai pemulihan awal lahan.
Bappeda Bojonegoro, melalui Hermin, mengapresiasi peran LMDH dalam pengelolaan kawasan hutan. Ia menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan di wilayah hutan menjadi prioritas pemerintah daerah. “Program Silvopastura sudah masuk dalam rencana jangka menengah. Jika ada usulan program, silakan segera dimasukkan dalam SIPD agar dapat dipertimbangkan untuk anggaran 2026–2027,” ujarnya.
Rapat evaluasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan LMDH, pemulihan lahan melalui tanaman pionir, serta peningkatan sinergi program dengan berbagai lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi sosial. Program Agrosilvopastura diharapkan dapat terus berkembang sebagai model pemberdayaan masyarakat hutan yang berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
