Mewujudkan Sinergi Pemerintah Daerah dan OMS

Kamis kemarin menjadi sejarah perubahan social di kab. Bojonegoro,dengan  mengadakan sebuah forum multistake holder yang baru kali pertama di adakan di bojonegoro,hadir pada kesempatan tersebut bupati Bojonegoro,Suyoto,M.Si, kepala Bakesbangpol Linmas Hanafi,MM, Kabid Sosial Budaya Bappeda Helmy Elisabeth, kepala BPMPD Ali MAhmudi,serta kepala SKPD SKPD Bojonegoro. Forum yang secara khusus membawa misi untuk memperdayakan OMS,menjadi jembatan terciptanya pola relasional antara sector sector tersebut untuk mewujudkan visi Bojonegoro menjadi lumbung pangan dan energi.

Dari elemen elemen yang di undang tersebut adalah para aktifis pegiat organisasi non pemerintahan yang ada di bojonegoro, terbukti ada sekitar 128 pegiat lembaga swadaya masyarakat yang hadir pada forum,seperti yang disampaikan kepala Bakesbangpol Linmas Hanafi,MM,pada kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa adanya organisasi masyarakat,dari pernyataan tersebut merupakan sinyal awal sebagai pertanda bahwa pemerintah daerah mulai membuka diri,untuk melakukan sinkronisasi pola pembangunan dengan organisasi masyarakat.

Pernyataan Hanafi,MM tersebut diperkuat dengan pernyataan Orang nomor 1 di Bojonegoro,yang akrab di sapa Kang Yoto tersebut menyatakan bahwa untuk mewujudkan visi bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energy salah satu instrument untuk mencapai hal tersebut adalah penguatan kepada Modal social, Modal sosial yang berkembang dan terus menguat akan menciptakan kondisi yang baik dalam masyarakat,sehingga akan membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil

dalam berbagai bentuknya dan OMS sebagai salah satu motor gerakan perubahan dan pertumbuhan akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan di Bojonegoro,dari 100 LSM 95% berpotensi sebagai pengawas pembangunan, Di Kabupaten Bojonegoro menurut Data Bakesbangpol dan Linmas terdapat 128 OMS yang aktif melakukan kegiatan baik yang karikatif, maupun kegiatan strategis. Pada Tahun 2013 terdapat 55% OMS yang kegiatan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, 50% kegiatannya adalah advokasi kebijakan dan, 5% bergerak melakukan perumusan kebijakan dan riset-riset ilmiah. Suatu potensi yang cukup besar didalam upaya menjalin sinegirtas antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan OMS sebagai salah wujud modal sosial.Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut perlu disusun kebijakan strategis tentang peran serta masyarakat melalui kemitraan Strategis Oms dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, agar terjamin keterlibatan masyarakat sipil dalam agenda pembangunan yang berjalan lebih cepat, berhasil guna dan berdampak kepada kemakmuran rakyat.