26 Desa di Bojonegoro Ikuti Lomba Keterbukaan Pemerintah Desa

Sebanyak 26 desa perwakilan dari 26 kecamatan di Bojonegoro mengikuti lomba Keterbukaan Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Pemkab Bojonegoro sebagai follow up implementasi Open Government Partnership (OGP) di Bojonegoro. Yang berfokus pada empat indikator sesuai dengan prinsip dalam OGP, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemrintahan.Desa-desa itu antara lain Desa Campurejo, Samberan, Selorejo, Pohwates, Glagahan, Tumbrasanom, Pejambon, Kapas, Sobontoro, Kalicilik, Ngunut, Kedungsumber, Cancung, Pajeng, Sekar, Pagerwesi, Tanggir, Tambakmerak, Dolokgede, Tanggungan, Margomulyo, Ngujo, Dengok, Kawengan, Bondol, Ngasem.

Dari empat indikator yang menjadi penilaian, masing-masing memiliki bobot penilaian. Indikator Transparansi memiliki bobot penilaian tertinggi, yakni 40% dengan instrumen penilaian yang meliputi jenis informasi yang dipublikasikan, media informasi yang digunakan, lokasi penempatan media luar, pemerintah desa memiliki peraturan tentang pelayanan informasi, pemerintah desa memiliki kerja sama terkait publikasi dengan media massa.

Indikator kedua Akuntabilitas dengan bobot penilaian 20 persen. Dengan fokus penilaian pada perencanaan keuangan desa, ukuran kepuasan pelayanan, dan sosialisasi anti korupsi.

Sedangkan indikator ketiga Partisipasi dengan bobot penilaian 25 persen dengan instrumen penilaian meliputi peraturan terkait pelibatan masyarakat, adaya sarana publikasi hasil musrenbang, adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Sedangkan indikator keempat Inovasi, dengan bobot penilaian 15 persen dengan instrumen penilaian meliputi media informasi berbasis TI, adanya pusat informasi dan pengelolaan data berbasis TI dan adanya media feedback berbasis TI seperti Facebook, Twitter dsb.

Penilaian lomba dilaksanakan sejak Senin (26/9) hingga Jumat (30/9) dengan sistem penilaian berdasarkan keempat indikator tersebut, dilengkapi wawancara dengan pemerintah desa yang dilaksanakan secara bergiliran dalam lima hari tersebut.

Dalam sehari tim penilai mengunjungi 3-4 desa. Sedangkan tim penilai terdiri dari beberapa pihak, yakni SKPD yang diwakili oleh Bappeda, BPMPD, dan Dinas Kominfo dan CSO yang diwakili oleh IDFoS dan Bojonegoro Institute.

Hasil dari penilaian lomba keterbukaan infomasi nantinya akan diumumkan pada saat Festival OGP yang akan diselenggarakan di pendapa pemkab pada bulan depan. Lomba Keterbukaan Pemerintah Desa adalah salah satu inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di level desa. (iwd/yok)