FGD Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Dorong Kemandirian dan Pemanfaatan Pangan Lokal
Bojonegoro – Rabu, 22 Oktober 2025, berbagai pihak berkumpul dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan yang berlangsung di Co-Creating Room Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG sekaligus merumuskan strategi keberlanjutan dan kemandirian berbasis potensi lokal.
FGD ini diinisiasi oleh tim peneliti Universitas Negeri Surabaya bersama IDFoS Indonesia sebagai fasilitator. Kegiatan dibuka oleh Direktur IDFoS Indonesia, Dr. Joko Hadi Purnomo, SE., ME., M.Si yang menegaskan pentingnya forum diskusi ini untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan pengalaman lapangan dari pihak terkait. Ia menjelaskan bahwa FGD diharapkan dapat meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat dan media terkait pelaksanaan program nasional MBG.
“Forum ini menjadi wadah untuk mengetahui persepsi, pengalaman, serta tantangan di lapangan, sehingga ke depan program ini bisa lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Peserta FGD berasal dari lintas sektor, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bappeda Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup, PD Muhammadiyah Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, perwakilan sekolah dasar dan madrasah, komite sekolah, hingga media dan organisasi masyarakat sipil.
Dalam diskusi, peserta menyampaikan berbagai pandangan mengenai pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Perwakilan PD Muhammadiyah, Akhyar, menilai program MBG telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun masih ditemukan kendala teknis di lapangan. Ia berharap agar kesalahan kecil di lapangan tidak langsung berujung sanksi, melainkan menjadi bahan pembelajaran untuk peningkatan kualitas.
Sementara itu, Wiwik Retno Ningsih dari Bappeda Bojonegoro menyoroti pentingnya memperkuat fungsi Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang belum optimal. Ia juga mendorong agar pelibatan masyarakat, seperti ibu-ibu kantin sekolah, diperluas untuk mendukung ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dari unsur TNI, Tanul perwakilan Kodim Bojonegoro, menjelaskan bahwa beberapa dapur MBG berada di lahan milik TNI dan terbuka untuk dikelola oleh berbagai lembaga. Ia menekankan pentingnya pengelolaan limbah dapur agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, sekaligus efisiensi titik dapur agar distribusi makanan lebih efektif.
Kepala SDN Tumbrasanom, Sutrisno, turut menyampaikan pengalaman di sekolahnya yang baru dua minggu menjalankan program MBG. Ia melaporkan adanya kasus keracunan ringan pada beberapa siswa, namun hasil penelusuran menunjukkan penyebabnya bukan dari dapur utama. Ia menyarankan agar kuota dapur dikurangi demi menjaga kualitas rasa dan keamanan makanan.
Dari perspektif ketahanan pangan, Luluk dari Dinas Ketahanan Pangan menilai bahwa potensi pangan lokal Bojonegoro sangat besar untuk mendukung keberlanjutan program. Ia merekomendasikan diversifikasi sumber protein, tidak hanya dari susu, tetapi juga dari bahan lokal seperti telur, pisang, dan hasil bumi daerah lain.
Terkait aspek komunikasi publik, AJI Bojonegoro dan Metro TV mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi dari pihak penyelenggara MBG. Keduanya menyampaikan bahwa jurnalis di lapangan masih kesulitan mengakses data resmi, sehingga pemberitaan sering kali hanya menyoroti isu insiden, bukan keseluruhan capaian program. Media berharap ada transparansi terkait data supplier, distribusi, dan hasil pelaksanaan program.
Dalam sesi lanjutan, guru dan wali murid membahas kebiasaan makan anak yang belum sesuai dengan menu bergizi seimbang. Beberapa siswa cenderung tidak menyukai sayur atau lebih menyukai rasa asin dan pedas. Karena itu, peserta FGD menyarankan agar guru mendampingi siswa saat makan dan dilakukan brainstorming menu untuk menyesuaikan selera anak tanpa mengurangi nilai gizi.
Peserta juga menyoroti masalah keterlambatan distribusi makanan, kualitas rasa, serta bahan yang kurang segar. Sebagian sekolah mengeluhkan jadwal pembagian makanan yang terlalu pagi dan tidak sesuai dengan jam makan siang. Wali murid juga meminta agar guru mendapat jatah makan sebagai bentuk apresiasi dan pemerataan manfaat program.
FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain perlunya penguatan koordinasi antar-stakeholder, pemetaan sasaran penerima manfaat yang lebih akurat, serta pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung keberlanjutan program. Peserta juga sepakat bahwa program MBG berpotensi besar dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan gizi anak-anak di Bojonegoro.
Di akhir forum, seluruh peserta sepakat bahwa Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dilanjutkan dengan perbaikan di berbagai aspek teknis dan koordinasi antar-pihak.
