IDFoS Gelar Sekolah Desa Angkatan III

 

BOJONEGORO – Semakin besarnya kewenangan dalam otonomi desa dengan didukung oleh anggaraan yang lebih besar pula, seharusnya Pemerintahan Desa lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.

Untuk itu, perlu ada pendidikan komprehensif agar pemerintah desa dapat menyadari dan melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya, dan masyarakat sebagai kontrol dan penggerak dalam menjadikan good governance di desa.

Demi mendukung upaya tersebut, Institute Development of Society (IDFoS) Indonesia kembali mengadakan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui Sekolah Desa.

Sekolah Desa dengan mengusung tema “Wujudkan Tatakelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih” dilaksanakan di kompleks Toyo Aji, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, pada 12-13 Februari 2017.

Pembukaan Sekolah Desa diikuti oleh seluruh peserta. Hadir juga perwakilan dari Dinas Kominfo, Joko; perwakilan Dinas PMD, Biyanto; dan Humas ExxonMobil Cepu Limited, Rexy Mawardijaya.

Dalam sambutannya, Direktur IDFoS Indonesia, Joko Hadi Purnomo mengatakan, Sekolah Desa kali ini merupakan angkatan III. Sekolah Desa I dilakukan pada tahun 2014. Tujuannya, bagaimana menciptakan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.

Karena, lanjut dia, kita tahu perkembangan desa saat ini menjadi sangat luar biasa dengan keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Harapannya, dengan UU Desa, sumber dana desa meningkat, pembangunan semakin cepat dan lebih tepat untuk mensejahterakan rakyat.

“Namun apakah kemudian itu dapat segera tercapai. Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama dan di sinilah kami sebagai bagian dari masyarakat sipil ingin berkontribusi (melalui Sekolah Desa),” ujarnya.

Joko melanjutkan, yang pertama bagaimana agar dana yang ada di desa bisa benar-benar sesuai dengan tujuan dan harapan dari kita semua. Yang kedua bagian penting dari upaya kita bersama mendukung keterbukaan pemerintah. Keterbukaan ini tidak akan serta merta tiba-tiba muncul dan dapat dilakukan.

Keterbukaan ini mengandung empat hal yang akan menjadi bagian keterbukaan yang senantiasa kami dorong, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inovasi.

”Disinilah kami mencoba agar empat komponen ini bisa berjalan dengan baik sehingga tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud,” terangnya.

Sedangkan Rexy Mawardijaya, perwakilan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) berharap, pemerintah desa akan semakin lebih mengerti lagi bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kegiatan Sekolah Desa dibuka oleh Biyanto perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Disela-sela sambutannya, Biyanto menyampaikan, tugas yang diemban oleh Dinas PMD ini ternyata didukung dengan sangat baik dengan adanya Sekolah Desa. ”Kami ingin desa-desa di Bojonegoro berstatus Swasembada,” tambahnya.

Sekolah Desa dilaksanakan selama dua hari dengan 54 peserta dari 4 desa di Kabupaten Bojonegoro dan 6 desa di Kabupaten Tuban dengan  unsur peserta dari perwakilan perangkat desa, tokoh pemuda, tokoh pembangunan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Sekolah Desa menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya, yakni  dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FITRA Jawa Timur, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Dinas PMD Bojonegoro, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Malang Corruption Watch (MCW), dan dari Institute Development of Society (IDFoS Indonesia) sendiri.

Sekolah Desa dilaksanakan dalam tahapan program PATRA DAYA, salah satu program yang didampingi IDFoS Indonesia bekerja sama dengan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Cepu, Badan Kerjasama Blok Cepu atas persetujuan SKK Migas.

Dengan adanya Sekolah Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas setiap desa agar berani terbuka dan juga harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa. (ika/yok)