IDFoS Indonesia Ungkap Fakta Sanitasi Pesantren di Bojonegoro : Hanya 6,21% yang Optimal
Bojonegoro – IDFoS Indonesia, pada hari rabu 7 Agustus 2024 adakan konsultasi publik kondisi sanitasi pesantren di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dihadiri oleh STIKES Rajekwesi, IAI Al Fatimah, LDII, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Lakpesdam, dan juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan, Kemenag Kab. Bojonegoro, dan Bappeda Bojonegoro.
Penelitian yang bekerja sama dengan INFID ini, pada penelitiannya melibatkan 359 pondok pesantren di Kabupaten Bojonegoro, dengan 177 lembaga menjadi sampel penelitian melalui teknik convenience sampling, dan hasil riset ini menjadi rekomendasi kebijakan untuk menangani masalah sanitasi yang ada di pesantren.
Pak M. Yasin dari Kemenag Kabupaten Bojonegoro menyatakan, “Hal ini sangat membantu karena selama ini tidak ada bantuan atau kontribusi kepada pondok pesantren di wilayah kami mengenai hal ini. Kami sangat terbantu dengan riset dan inisiatif IDFoS Indonesia.”
Pak Fatkur Rozi, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menambahkan, “Masalah terkait air bersih di masyarakat mayoritas terjadi di pondok pesantren. Penyelesaian masalah ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk akademisi, pemangku kepentingan, dan pondok pesantren itu sendiri.”
Dalam acara tersebut, Rizal Zubad Firdausi, yang akrab disapa Mas Rizal, memaparkan hasil riset serta indikator-indikator kondisi sanitasi pesantren dan memberikan rekomendasi sebagai acuan penanganan masalah di lingkungan pesantren.
Salah satu temuan penting dari riset ini adalah hanya 6,21% pondok pesantren di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki layanan kesehatan sangat baik. Secara keseluruhan, 37,29% pondok pesantren masih memerlukan perbaikan dalam hal sanitasi.
“Isu ini berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang merupakan bagian dari kesepakatan global. Sanitasi menjadi elemen dasar bagi masyarakat Indonesia, termasuk pesantren, karena banyak masalah kesehatan bermula dari sanitasi. Dengan kerjasama IDFoS Indonesia dan INFID, riset ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran kebijakan bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” jelas Ketua IDFoS Indonesia, Pak Joko.
