Kolaborasi Multipihak, Kunci Bangkit dari Pandemi

TUBAN – Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona, penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Dari 1,09 juta kasus positif per 3 Februari 2021 di Indonesia, 13,2 % atau 144 ribu kasus di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Timur yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus.

Persoalan yang bermula dari sektor kesehatan tersebut meluas hingga berbagai sektor dan berdampak pada sektor ekonomi hingga politik. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor.

Jawa Timur sebagai provinsi dengan urutan nomor 4 kasus Covid-19 secara nasional, sangat merasakan dampak yang signifikan. Pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang diberlakukan juga berpengaruh pada aktivitas bisnis kemudian juga berimbas pada perekonomian. Selain itu juga tentunya dampak di sektor kesehatan serta pendidikan.

Bagi dunia usaha, terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK) yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran.

Sektor pariwisata yang berkorelasi dengan makanan, minuman, akomodasi juga mengalami dampak yang sama, begitu juga dengan sector transportasi publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyebutkan angka pengangguran terbuka per Agustus 2020 meningkat dibandingkan bulan yang sama tahun sebelummnya yaitu mencapai 5,84 persen dari total penduduk di Jatim. Dari data yang dikumpulkannya, angka pengangguran di Jawa Timur mencapai 1,30 juta orang. Naik 466 ribu orang dibanding bulan yang sama tahun lalu.

Dengan segala batasan-batasan yang dialami masyarakat saat ini pastinya sangat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Dengan mobilitas dan aktifitas masyarakat yang turun drastis, hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta memperoleh pendapatan sehingga masyarakat mudah mengakses kesehatan.

Kesehatan masyarakat yang rendah menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan biaya. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan masyarakat.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah dan upaya untuk mengatasi persebaran kasus Covid-19, berupa strategi pemulihan ekonomi dan mengantisipasi dampak langsung yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jatim sudah memberikan berbagai stimulus seperti BLT, BPNT, bantuan subsidi upah, hingga Banpres-PUM kepada usaha mikro yang menjadi strategi untuk pemulihan ekonomi. Program tersebut diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban masyarakat akibat dampak Covid-19.

Demikian pula sektor perusahaan atau swasta dengan kegiatan social kemasyarakatannya tentunya sangat membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Masyarakat sipil (Civil Society) dengan segala kemampuannya bahu membahu dan berperan yang penting dalam menekan laju pertumbuhan Covid-19.

Di penghujung 2020, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan komitmennya untuk dapat menjadikan Jatim Bangkit di 2021. Tak ada pilihan, selain bergerak bersama untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat pandemi.

Melihat kondisi saat ini seperti yang dipaparkan diatas, IDFoS Indonesia menggelar Diskusi Reboan dengan mengusung tema “Kolaborasi Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa dan Pasca Pandemi”.

Harapannya dalam diskusi ini dapat memunculkan sebuah gagasan dan ide yang strategis untuk mengoptimalkan peran dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini dalam mengatasi dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Diskusi yang dilakukan secara luring  (tatap muka secara langsung) dan daring ini dilaksanakan pada Rabu (17/03/2021) di ruang R.H Ronggolawe Gedung Pemerintah Kabupaten Tuban.

Acara dikemas dalam bentuk Diskusi Regional dengan beberapa pemantik dan peserta aktif. Enam narasumber yang diundang, tiga hadir secara langsung. Di antaranya adalah Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa,  Ir. Nurwahidi;  Husky-Cnooc Madura Ltd, Hamim Thohari, SH.MH; dan Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi.

Sedangkan narasumber yang hadir secara virtual yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Ir.Mohamad Yasin, M.Si; dari OXFAM Siti Khoirun Nikmah; dan Akademisi Universitas Airlangga Sulistya Rusgianto, S.E, MIF, PhD.

Ada 64 peserta diskusi yang hadir, terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan/swasta, organisasi masyarakat sipil serta akademisi dan jurnalis. Kegiatan kali ini merupakan Diskusi Reboan kedua yang dilaksanakan IDFoS pada bulan maret ini.

Dimulai pukul 10.00 WIB, acara dibuka oleh Direktur IDFoS Indonesia Joko Hadi Purnomo. Dilanjutkan sambutan dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Tuban, Sunarto. Moderator dalam Diskusi Reboan ini adalah Dr. Imam Fachrudin, SH, M.Si (Akademisi Universitas Brawijaya dan Wakil Ketua PC NU Kediri).

Dalam sambutannya, Joko Hadi Purnomo berharap dari diskusi ini akan muncul gagasan-gagasan baru yang kemudian bisa dilakukan baik secara bersama maupun oleh masing-masing dengan kapasitas yang dimiliki untuk bertahan dimasa pandemic dan strategi apa yang dapat dilakukan pasca pandemic untuk bisa menjadi lebih baik.

Dalam paparannya, Nurwahidi mengungkapkan bahwa keberadaan SKK Migas yang bekerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bertujuan untuk mengeksplorasi dan eksploitasi di daerah-daerah seluruh Indonesia yang memiliki potensi cadangan migas.

“Selain berperan untuk mendapatkan hasil migas, SKK Migas dan KKKS juga berperan dalam Program Pengembangan Masyarakat atau CSR (Coorporate Social Responsibility) kepada masyarakat di sekitar operasi”, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hamim Tohari selaku Regional Manager Husky-Cnooc Madura Ltd menyampaikan bahwa dampak adanya pandemic saat ini bagi dunia usaha. Satu sisi membawa dampak terhadap penurunan omset terhadap hasil usaha. Namun disisi lain pandemic ini juga membawa berkah bagi beberapa sector usaha. Sebagai contoh adalah usaha penyedia makanan secara online.

“Peran dunia usaha yang tidak bisa dinafikan dalam memerangi pandemic ini adalah dunia usaha dengan keterbatasannya masih tetap mempertahankan tenaga kerjanya, tentunya ini adalah kontribusi yang harus diapresiasi oleh pemeritah karena ini adalah bagian dari jaring pengaman sosial”, imbuhnya.

Secara virtual, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Ir. Mohamad Yasin mengungkapkan, pandemic ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang saat ini menunjukkan angka -2,39% atau lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%.

Selain itu dampak lainnya adalah selama periode September 2019 sampai September 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menduduki angka tertinggi nasional (4.585.970 jiwa), sedangkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur juga masih diatas rata-rata nasional 11,46%.

Sedangkan Siti Khoirun Nikmah dari OXFAM selaku praktisi civil society memaparkan terkait Inclusive Recovery (pemulihan yang inklusif) yaitu menceritakan tentang  pengalaman serta praktik-praktik civil society selama pandemic diantaranya dengan melakukan kampanye kesehatan, pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan ekonomi terhadap perempuan dan anak muda.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi mengatakan bahwa selama pandemic ini dengan berbagai dampak yang ditimbulkan di berbagai sector, DPRD Kabupaten Tuban tetap mengawal sebagaimana tugas fungsi dan tanggung jawab sebagai legislator, budgeting dan fungsi pengawasan.

Akademisi Universitas Airlangga Sulistya Rusgianto, mengungkapkan bahwa dengan pendekatan Sociopreneur yaitu model bisnis berbasis wirausaha untuk menyelesaikan masalah sosial melalui penciptakan  social  impact value bagi masyarakat yang menjadi target.

Ditambah dengan penyelesaian masalah social berbasis Maqashid Syariah diharapkan model-model pemberdayaan masyarakat yang ada saat bisa semakin tepat dan yang paling penting adalah sustain atau berkelanjutan.

Mengutip tanggapan salah satu partisipan aktif, bahwa apabila konsep kolaborasi ini dapat berhasil, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah trust atau membangun kepercayaan semua sector.

Closing statement dari Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, menyampaikan bahwa sudah menjadi motto dari industry hulu migas bahwa dalam setiap aktifitasnya tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik tanpa melakukan kolaborasi, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Harapannya ke depan kolaborasi yang telah dilaukakan dapar ditingkatkan.

Hasil-hasil temuan diskusi ini nantinya akan dijadikan rekomendasi bagi seluruh pihak untuk menjadi gagasan model kolaborasi multistakeholder yang lebih konstruktif dalam diskusi-diskusi lanjutan, hal tersebut disampaikan Moderator sekaligus menutup acara siang itu. (ika/yok)