Menggalang Komitmen Gerakan Sosial Anti Korupsi Bagi Perempuan di Bojonegoro
UPAYA meminimalisasi tindak pidana korupsi yang sudah menjadi exraordinary crime (kejahatan luar biasa) terus digalakkan. Kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menyelamatkan hak-hak masyarakat sipil yang terampas akibat tindakan para koruptor.
Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai bertumbuh suburnya korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menggagas gerakan sosial anti korupsi bagi perempuan yakni, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).
Peran strategis yang dimiliki perempuan, baik sebagai ibu maupun istri, dirasa mempunyai andil besar dalam menentukan perkembangan suami dan anak-anaknya patut untuk menjadikan perempuan sebagai agen of change dalam pencegahan korupsi dari basis keluarga.
IDFoS Indonesia turut berpartisipasi dalam gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang beberapa hari yang lalu turut menjadi peserta dalam rangkaian kegiatan Training for Trainer Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi yang diselenggarakan di kota Denpasar, Bali.
Salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk melahirkan agen-agen pencegahan korupsi perempuan di berbagai daerah di Indonesia dengan gerakan SPAK. Salah satu dari agen tersebut adalah IDFoS, yang bertanggung jawab moral untuk menyebarluaskan gerakan SPAK di Bojonegoro.
Untuk mengawali hal tersebut, IDFoS Indonesia melalui Divisi Pemberdayaan Perempuan, akan menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dalam rangka menggalang komitmen bersama gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi bagi organisasi perempuan di Bojonegoro.
Agenda FGD dibahas dalam rapat persiapan pada Jumat (10/6/2016) di ruang pertemuan IDFoS Indonesia, Jl. Sersan Mulyono No. 35 Bojonegoro. Dalam rapat tersebut dibahas mekanisme pelaksanaan FGD yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (15/6/2016).
Materi yang dibahas antara lain, konsep dasar korupsi, perempuan dan korupsi serta Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK.
Dalam diskusi tersebut, sesuai kesepakatan rapat, mengundang berbagai organisasi perempuan di Bojonegoro. Seperti, PKK, KPI, organisasi masyarakat seperti Muslimat, Aisyiyah, perempuan Katolik, serta organisasi ektra kampus yang menyasar pada anggota perempuan.
Salah satu output yang ingin dicapai dalam FGD adalah menggalang komitmen bersama bagi perempuan di Bojonegoro untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. Dalam hal ini adalah mencetak agen-agen SPAK baru untuk melakuan penyebaran pendidikan anti korupsi di setiap komunitas-komunitas yang ada di Bojonegoro, sebagaimana dikutip dari pernyataan salah satu agen SPAK dari IDFoS, Riska Dwi Cahyani.
“Karena, masalah korupsi sudah termasuk extraordinary crime, yang berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Kita tidak usah berfikir untuk tindakan yang besar. Kasus-kasus korupsi untuk level yang besar sudah ada yang mengurusi, yakni KPK, Kejaksaan dll. Dalam hal ini yang kita harus lakukan adalah mulai memutus mata rantai persebaran korupsi dengan pencegahan yang bisa dilakukan dengan SPAK,” tandas Riska. (iwd/yok)
