Perkuat Pokja CSR untuk Kota Layak Anak

 

MALANG – Match Making Dialog III yang mengambil tema “Sinergi Multi Pihak dalam Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak”  yang dilaksanakan pada Kamis (27/07/2017), melahirkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah pentingnya ada Kelompok Kerja (Pokja) Corporate Social Responsilibity (CSR).  

Usai penyampaian materi  oleh narasumber, acara dilanjutkan dengan sharing terkait pelaksanaan CSR dari masing-masing perusahaan yang hadir. Kemudian, dialog terkait Kota Layak Anak. Yang pertama diawali oleh Bappeda Kabuputen Malang yang diwakili oleh Wenny. Dia  menceritakan terkait perkembangan pokja CSR-nya.

Wenny menyampaikan, memang ada pokja CSR di kabupaten tetapi belum maksimal, terkait pada kebijakan Perbup. Diakuinya, untuk pokja CSR memang sudah beberapa kali bertemu. Bahkan akan dilakukan untuk berbagi informasi agar bisa diakses oleh perusahaan.

“Kita pernah komunikasi dengan Pokja CSR provinsi, tetapi tanggapan perusahaan terkait implementasi CSR selalu terbatas ring,” tambahnya.

Kemudian dilanjutkan oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Malang. Pihaknya menyampaikan, tema kali ini pas dengan bidangnya, yaitu pemenuhan hak anak.

”Kami tidak menyangka bahwa bukan hanya pemerintah tetapi ada yang dari LSM dan Perusahaan. Dan memang peran dunia usaha perlu untuk dilibatkan. Untuk dunia usaha kami sudah ada forum tetapi belum terintegrasi. Untuk PHBS dan kesehatan biasanya dengan Unilever,” terangnya.

Sementara untuk perusahaan Nestlemenyampaikan bahwa pihaknya masih focus pada pengembangan biogas di 127 unit dan paling banyak di kabupaten Malang.

Kemudian dari PG Kebonagung diwakili oleh Agus. Dia menyampaikan bahwa untuk CSR dKri kebonagung masih setingkat lokal sekeliling perusahaan. Terkait infrastruktur di sekitar pabrik seperti perbaikan gorong-gorong, perbaikan jalan-jalan, perbaikan tempat ibadah dan sumber air.

Sedangkan dari perwakilan Bank Mandiri menyampaikan, pihaknya biasanya mengelola rekening para mitra. Untuk tabungan anak-anak mulai SMP ke atas. Kemudian untuk infrastruktur ada pembangunan tempat ibadah.

Selanjutnya PT Telkom yang diwakili oleh Trio, mengatakan bahwa untuk CSR dikelola di corporate seperti BUMN. Pihaknya hanya mengajukan proposal untuk pembinaan UKM dan Rumah kreatif BUMN tanpa batasan area di Malang  Raya.

Sementara PLN PJB diwakili oleh Imam Hanafi. Konsentrasi CSR-nya ada 4 pilar yaitu  pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan ketertiban. Untuk Pendidikan contohnya karya tulis. Kemudian untuk kesehatan adalah bagaimana peran laki-laki dalam meminimalisir penularan HIV AIDS. Layanan kesehatan komprehensif berkesinambungan (LKB) di Kabupaten Malang dilakukan untuk mengurangi stigma dan merubah perilaku.

Selain itu, terkait perekonomian masyarakat kami adalah “batik sengguruh” menjadi khas di sana dengan memanfaatkan enceng gondok sebagai pewarna alami.

Atas paparan itu, Dinas Sosial Kabupaten Malang menanggapi, untuk program PLN, pihaknya bisa berkolaborasi untuk instruktur, sehingga bisa memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimaksudkan supaya Kabupaten Malang masih bisa studi banding di wilayah lain agar layak anak.

Usai sharing terkait CSR, Panca salah satu narasumber menanggapi diskusi tersebut. Dia menyampaikan bahwa CSR harus ada kesinambungan. Dimana ada beberapa pembangunan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah.

Dia berharap, segera dibuat roadmap kota layak anak. Bahkan, ada pertimbangan untuk memasukkan isu anak dan menambah wawasan bapak ibu dan masuk agenda dalam perlindungan anak.

“Kita saat menggandeng juga harus tahu siapa yang menggerakkan. Ke depan kita harus berbenah untuk pokja, sehingga kita tahu dengan siapa kita mengajukan proposal untuk berkegiatan,” tegasnya.

Dia berharap pertemuan ini bisa menjadi agenda yang bisa masuk dalam agenda CSR. ”Karena kalau tidak digarap dengan sungguh-sungguh, negara kita mau bagaimana yang pijakannya adalah keluarga,” terangnya.

Sementara itu, Host Taskforce JATIM, Sunariyo dari IDFoS Indonesia menambahkan, pihaknya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh para narasumber. Dia menegaskan, sudah ada komitmen bersama terkait isu anak dari pihak perusahaan untuk pelaksanaan program CSR dan hanya dibutuhkan koordinasi bersama.

Forum seperti inilah yang harus didorong dan ditingkatkan, sehingga sinergi multipihak bisa terwujud. “Kita mengundang, bukan niat kami, LSM, menodong CSR perusahaan, tetapi sebagai upaya mensinergikan tiga pilar pembangunan sehingga bisa berjalan beriringan dalam proses pembangunan,” tambahnya. (ika/yok)