IDFoS Tergabung dalam Tim Penilai  Lomba Keterbukaan Pemerintah Desa

Tergabungnya Bojonegoro dalam Open Government Partnership (OGP) atau komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka menjadikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa aksi untuk mewujudkan tujuan tersebut.Tidak hanya di level kabupaten. Hal senada juga dilakukan di tingkat desa. Salah satunya dengan menggelar lomba Keterbukaan Pemerintah Desa yang diikuti perwakilan desa dari 28 kecamatan di Bojonegoro.

Yakni, dengan menentukan instrumen untuk mengukur dan mengetahui bagaimana keterbukaan informasi yang telah diterapkan di desa. Penilaian dalam lomba ini meliputi implementasi dari empat prinsip dalam OGP yakni, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Inovasi.

Sebagai Civil Society Organization (CSO), IDFoS Indonesia turut ambil bagian dalam rencana aksi pemerintah daerah dalam pelaksanaan OGP. Salah satunya adalah lomba Keterbukaan Pemerintah Desa.

Kali ini, IDFoS Indonesia bersama CSO lainnya, yakni Bojonegoro Institute ikut melakukan penilaian lomba Keterbukaan Pemerintah Desa. Selain CSO, tim penilai juga dari unsur SKPD, yakni Bappeda, Dinas Kominfo, dan BPMPD.

Penilaian dilaksanakan sejak Senin (26/9) hingga Jumat (30/9) di desa yang ditunjuk oleh kecamatan sebagai perwakilan, dengan jumlah total ada 26 desa.

Desa-desa itu antara lain Desa Campurejo, Samberan, Selorejo, Pohwates, Glagahan, Tumbrasanom, Pejambon, Kapas, Sobontoro, Kalicilik, Ngunut, Kedungsumber, Cancung, Pajeng, Sekar, Pagerwesi, Tanggir, Tambakmerak, Dolokgede, Tanggungan, Margomulyo, Ngujo, Dengok, Kawengan, Bondol, dan Ngasem.

Ada empat indikator yang dinilai dalam lomba ini. Yakni, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Inovasi, yang masing masing memiliki bobot penilaian. Transparansi dengan instrumen penilaian terkait dengan keterbukaan informasi yang ada di desa, meliputi media informasi yang digunakan memiliki bobot penilaian sebanyak 40 persen.

Indikator kedua Akuntabilitas, meliputi penilaian terkait adanya perencanaan keuangan desa, pengukuran kepuasan pelayanan dengan bobot penilaian 20 persen. Indikator ketiga, Partisipasi dengan instrumen penilaian pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan bobot penilaian 25 persen. Dan indikator keempat Inovasi dengan instrumen penilaian terkait adanya inovasi dalam penyediaan informasi yang ada di desa dengan bobot penilaian 15 persen.

Selanjutnya, hasil dari penilaian ini dan desa mana yang memiliki nilai tertinggi dalam hal keterbukaan penyelenggaraan pemerintahannya akan diumumkan pada saat acara Festival Open Government Partnership (OGP) yang rencananya diselenggarakan pada bulan depan.

Selain Lomba Keterbukaan Informasi Desa, rencana aksi daerah lainnya dalam pelaksanaan OGP di Bojonegoro adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan Standart Pelayanan (SOP) menggunakan Maklumat Bersama yang akan dilaksanakan di dua Puskesmas sebagai piloting di Bojongeoro yang akan didampingi oleh IDFoS Indonesia. (iwd/yok)

*Picture source :Kominfo.bojonegorokab.go.id